Sebuah kebijakan 'nekat' yang sengaja diambil oleh pemerintah yang genap merayakan 100 hari kerjanya ini menimbulkan satu question mark besar bagi saya, gimana nggak..(presiden) produk pemilu paling demokratis di negeri ini berani untuk mengambil kebijakan yang tidak populis (akhirnya 'diluaran' diartikan sebagai kebijakan yang tidak memihak rakyat banyak). Meski ditentang banyak pihak, dengan kekeuhnya pemerintah tetep nggak bergeming. Saya pribadi berpendapat bahwa program pencabutan subsidi ini adalah harga mahal yang musti kita bayar demi perbaikan bangsa ini ke depan. Memang pedih dan menyakitkan di awal..dan banyak masyarakat kita bertanya2..mengapa..mengapa..
--------------------------------------------------------
Alokasi Subsidi BBM Dikurangi..?
Masih rendahnya penerimaan negara (APBN) dan semakin melambungnya harga minyak dunia (karena ada kebutuhan impor), dan semakin tingginya beban sosial yang harus ditanggung menyebabkan pemerintah harus bekerja keras melakukan berbagai upaya antara lain memaksimalkan pemasukan dari pajak, melakukan efesiensi di semua sektor, menyita aset para koruptor, dan mengurangi alokasi subsidi BBM di APBN.
Sebagai akibat berkurangnya subsidi maka kenaikan harga BBM tidak bisa dihindari. Pertimbangan untuk mengurangi subsidi BBM tersebut adalah karena subsidi selama ini salah sasaran. Berdasarkan survei yang dilakukan Bappenas, pemberian subsidi BBM selama ini salah sasaran dan justru dinikmati oleh kelompok masyarakat kaya. Dengan skema subsidi yang berlaku saat ini, 20 persen kelompok kaya menikmati 50 persen subsidi, sementara 20 persen kelompok masyarakat miskin hanya menikmati 6 persen subsidi.
Kompensi Untuk Masyarakat Miskin..
Pemerintah sudah menyiapkan tiga program utama sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Ketiga program tersebut adalah program pendidikan yang diarahkan untuk mendukung tujuan tercapainya wajib belajar 9 tahun terutama untuk mengurangi drop out dan mendukung keluarga miskin. Kemudian program kesehatan yang memberi jaminan pengobatan gratis bagi masyarakat miskin baik melalui asuransi dan untuk rumah sakit kelas tiga.
--------------------------------------------------------
Tentu saja tidak mudah untuk menjalankan program ini dengan mulus, berikutnya yang menjadi PR tak kalah berat bagi pemerintah adalah gimana mengendalikan laju inflasi, mengawal program kompensasi BBM hingga sampai pada yang berhak, menindak tegas para penimbun dan aparat korup, serta terus menerus melakukan komunikasi yang baik terhadap masyarakat, dengan demikian semuanya bisa berjalan lancar.