Tutup Tahun 2013: Siapkah? Layakkah dirayakan?

Judul di atas sekedar pertanyaan reflektif untuk menyindir diri. Catatan pribadi dan memoar atas ancaman dan jebakan pragmatisme. Berusaha tetap waras dan bertahan dengan nilai-nilai yang makin terkikis oleh...umur atau sistem mungkin?

Ya, apa jadinya jika (industri) kebijakan nasional dikendalikan oleh mesin-mesin yang tidak punya jiwa. Mesin yang main pukul rata. Mesin yang "sekedar" bekerja dari jam 9 pagi, sampai jam 6 sore. Mesin-mesin yang kelelahan melawan kerasnya kehidupan ibukota; menembus kemacetan Jakarta; bertahan dengan komuter yang tidak manusiawi. Mesin-mesin yang berbayaran minimum, mesin-mesin yang tak punya tabungan dan jaminan kesehatan. Mesin-mesin yang dikendalikan oleh operator (dan kroninya) yang tidak amanah tapi sayangnya berbayaran mahal; yang berkuasa dan mengelola (uang) negara seenak udel layaknya perusahaan keluarga; c*k!

Mesin-mesin yang selalu menyalahkan keadaan atas nasib buruknya, atas gajinya yang kecil, atas alasan kenapa dia harus korupsi. Lucu sekali. Kenapa? Karena mesin-mesin pembuat kebijakan yang ngasal bekerja, yang just doing the job inilah yang melahirkan dan menyebabkan situasi buruk itu terjadi. 

Stiglitz dalam bukunya mengajukan tiga pertanyaan mendasar dan penting terkait public choice yang relevan dengan sindiran dan pertanyaan-pertanyaan saya di atas. 

In what ways does collective decision-making-such as determining the level of public goods-differs from standard decision-making within a household? 
When individuals differ in what they want-say, about the level of expenditures on a public good-how are those differences resolved? 
What is meant by the problem of "aggregrating preferences"?

Kita punya tigapuluhtiga provinsi; limaratusan kabupaten/kota; ribuan pulau; dan tujuhpuluhdua ribu desa, dan duaratusan juta penduduk yang sangat mejemuk dan berbeda kondisi dan potensinya. Tidak mudah memang mengatur Republik di era kemerdekaan yang "liar" ini. Tapi kita punya presiden yang jika perannya dijalankan dengan baik yang sulitpun menjadi mudah. Presiden yang mau berpihak kepada rakyat, yang mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan keluarganya, konco-konconya, partainya, dan dinastinya.

 

Saya tidak berusaha menuduh. Dari lahir sampai sekarang, kebijakan fiskal kita sangat terlihat keberpihakannya kemana, tidak sama persis emang, tapi mirip-mirip, cuman ganti bahasa marketingnya aja; ganti kemasan. Porsi terbesar habis untuk apa, dan sisanya dibagi-bagi untuk apa saja. Duaribu triliun dan ratusan kelipatannya tak akan pernah cukup untuk membuat seluruh anak-anak di Indonesia menikmati pendidikannya hingga sarjana. Tak kan pernah cukup memberikan nutrisi dan layanan kesehatan yang cukup bagi seluruh ibu hamil, melahirkan, dan menyusui hingga terciptanya generasi Indonesia yang sehat dan cerdas. Tidak akan pernah, karena public choice tidak diarahkan kesini!!!!

Dari sisi moneter, tak kalah keblingernya. Terpuruknya Rupiah satu semester terakhir adalah indikator yang paling mencolok karena menggambarkan timpangnya potret makro ekonomi nasional. Potret timpang ini hasil kinerja mesin-mesin pragmatis tadi. Merangkaknya harga-harga barang berbahan baku impor nampaknya tak jadi isu penting. Beberapa industri/usaha kecil yang tak mampu berproduksi dan gulung tikar, dinilai wajar karena tak layak dan tak kompetitif. Sangat jelas bukan, keberpihakannyanya kemana?

Gubernur BI dan Presiden SBY tidak menganggap hal ini sebagai suatu sinyal berbahaya dan mengancam ekonomi nasional. Entah mereka gak peduli dengan apa yang menjadi keresahan masyarakat atau mesin pekerjanya yang menyodorkan informasi kebijakan publik ini dilabel sebagai kasus rutin dan biasa. Adapun segala cara soal "soft landing" dilabel sebagai kasus luar biasa, high priority, dan istimewa? Pertanyaan naif, kalo rakyat susah, "soft landing" ngaruh gak sih?

Jadi tidak ada yang perlu dirayakan selama saya pribadi, anda yang baca tulisan ini, tetangga dan teman anda, dan seluruh pemimpin di Republik ini masih mendudukkan diri kita sebagai mesin-mesin pekerja (industri) kebijakan nasional. Mesin-mesin yang belum mentas dari dunia pragmatis yang terlanjur sistemik dan gelap. Belum mau pusing untuk memahami dan melahirkan kebijakan unik dan khusus untuk Indonesia yang kaya raya dan majemuk ini. Just doing our job is never enough!

Read more!