Indahnya Jakarta [Tanpa PNS]

Diluar kontroversi pengambilan keputusan cuti bersama, pagi ini setengah ngedumel saya meluncur ke kawasan Matraman untuk mengambil laptop dan data yang terselamatkan kepada seorang kawan kantor dan lanjut berdiskusi tentang banyak hal. Kemudian setelah makan siang, agak terkantuk-kantuk lanjut ke beberapa tempat lainnya secara sekaligus untuk sebuah urusan. Ngedumel karena keputusan cuti mendadak menyebabkan satu urusan saya tertunda dan setengah yang lainnya kegirangan karena merasakan indahnya Jakarta yang lengang dan lancar tanpa macet. Tanpa macet tak ada lagi kelelahan di jalanan, masih sempat pula bersilaturrahmi bersama sahabat dan sampai rumahpun kita masih punya banyak sisa waktu untuk mengerjakan aktivitas lainnya.

Kenapa lengangnya Jakarta hari ini begitu penting? Mari kita berhitung. Dalam kondisi normal, rata-rata minimal waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tempat yang kita tuju dalam kota Jakarta adalah 1 jam dan tambahkan lagi 1 jam untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan gangguan di jalan (genangan, pohon roboh, kecelakaan, dll) jika kita sedang ada janji untuk meeting atau urusan penting lainnya yang tidak mentolelir keterlambatan. Seorang petugas ekspedisi yang harus mengantar paket ke 5 tempat sekaligus dalam sehari mau tak mau harus menghabiskan 10 jam dalam sehari, akankah dia bertahan lama di jalanan?

Sudah cukup lelah dengan jalanan yang macet dan seringkali nyaris terhenti masih pula harus dipaksakan minggir jika ada rombongan mobil pejabat pemerintah lewat dengan sirine yang meraung-raung. Gimana nggak minggir kalo ancamannya gak beda sama preman jalanan ‘pilih mobil dipentung atau tendang’? Berapa kali sehari mereka menyusuri jalanan Jakarta, 2, 3 kali? Dan jika ada 3 Menteri Koordinator dan 1 Sekretaris Negara, 20 menteri yang memimpin departemen, dan 10 menteri negara, kemudian tambahkan dengan presiden, wakil presiden, gubernur, dan pejabat teras lainnya…aaarghh alangkah banyak, sering, dan mengganggunya!

Pun di hari normal, mencari parkir tak kalah melelahkan. Kantor-kantor pemerintahan terpaksa harus mengeluarkan anggaran ekstra untuk membangun gedung parkir yang setara dengan tinggi gedung utamanya. Ruang kerja pegawai yang berhimpit dikalahkan demi sebuah mobil, minimal satu mobil butuh 2 meter persegi dan dibandingkan dengan ruang staf yang semeter persegi saja mungkin tak sampai. Wah kalo saya jadi pegawai di gedung itu, sudah pasti saya akan iri berat, mungkin juga akan berteriak “Kaya gini nuntut berkinerja tinggi? Apa kata dunia?”.

Pertanyaan berikutnya, apa iya dengan semakin tingginya gedung parkiran, semakin panjangnya jalan layang, makin banyaknya under pass, adanya tol lingkar luar-dalam ekonomi kita menjadi lebih baik? Bapak/Ibu pemimpin, kita ini mau di bawa kemana? Apa tujuan kita bernegara? Daripada uang kau hambur-hamburkan untuk membangun infrastruktur jalan namun tak jua menurunkan angka kemacetan, kenapa tidak kau bangun yang sama di Papua atau Kalimantan yang memang butuh untuk menyambungkan dengan kabupaten dan kota di sekelilingnya?

Dan jika boleh jujur, sesungguhnya tulisan ini diinspirasi oleh sentilan ringan yang berujung pada diskusi agak panjang setelah Isya’ tadi bersama Pak Nugroho Ananto-guru kami di Sinergi. Dan masih ada hubungannya dengan yang saya alami tadi pagi dengan jalanan Jakarta, nampaknya wacana tentang pemindahan pusat pemerintahan yang sempat ramai diulas berbagai media nasional beberapa waktu lalu perlu untuk diungkit kembali dan mulai diberanikan pula untuk berandai-andai jika pusat pemerintahan dipindahkan. Ini artinya jumlah pegawai pemerintahan yang berada di Jakarta mau takmau melekat dalam skenario pemindahan pusat pemerintahan, karenanya judul tulisan ini demikian.

Jakarta tak kuat menanggung beban dan menjalankan dua fungsi besar sekaligus, sebagai pusat bisnis dan pusat pemerintahan. Terlalu berat dan overload. Cuti bersama membawa kita pada kondisi untuk mencicipi indahnya Jakarta jika satu bebannya dilepaskan.

Thus, pemindahan pusat pemerintahan bukan wacana ngawur. Lagi, mari kita berhitung. Dilihat dari manfaatnya oleh dua pihak baik yang ditinggalkan maupun yang kedatangan, keduanya tentu akan mendapat manfaat meski bentuknya berbeda, yang ditinggalkan pastinya kemacetan akan hilang dan menjadi fokus pada kegiatan bisnis dan genjot produktivitas, sementara yang kedatangan akan banyak peluang ekonomi baru yang masuk. Biaya, kata siapa pindahan tidak butuh biaya? Betul biayanya mahal tapi ayo coba kita bandingan dengan biaya dan nilai kerugian jika kita berlarut-larut dengan macet, berapa biaya keluar untuk bangun jalan, jembatan, tol, dll, berapa peluang yang hilang akibat kesehatan dan produktivitas yang terganggu, kalikan dengan jumlah penduduknya. Berapa Rupiah?

Ekonom Michael Grossman memperkenalkan model health production yang menggarisbawahi bahwa kesehatan adalah salah satu bentuk investasi penting yang mempengaruhi produktivitas, jumlah hari sakit, dan pendapatan. Namun memang untuk berinvestasi disini menjadi mahal karena untuk olahraga kita musti sewa lapangan mengingat minimnya public area di Jakarta dan macet membuat kita lebih banyak memilih untuk tinggal di rumah.

Nah lalu, kesempatan apa yang akan diterima oleh yang kedatangan? Peluang investasi baru, properti meningkat, menggerakkan ekonomi daerah tersebut dan penyangganya, dll, you name it, we got it J. Bagaimana dengan resiko? Resiko yang pasti adalah, akan ada wilayah semaju Jakarta di kawasan yang lain, entah itu di Kalimantan atau Papua, rela? Belum rela atau belum yakin? Silahkan berhitung lagi.

Jika Malang dengan keterbatasan anggaran cukupcerdas berstrategi untuk mengalihkan pusat pemerintahannya ke kawasan pinggiran Malang yakni Kepanjen, kenapa Pemda DKI tidakberani ‘secerdas’ Malang? Jika Malaysia cukup nekat melawan pertentangan dan ketidakniscayaan lantas menariknya ke kawasan Putra Jaya, nampaknya sudah saatnya kita senekat Malaysia untuk hal yang positif sekali ini saja. Ada yang mau sharing wilayah manalagi yang memindahkan pusat pemerintahannya?

Read more!