MONITORING DAN EVALUASI EFEKTIVITAS PEMANFAATAN PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI DI INDONESIA: ANTARA TEORI, KEBIJAKAN, DAN PRAKTIK*

Umi Hanik[1]

Heru Subiyantoro[2]

1.     Pendahuluan

        Dalam upaya pemulihan ekonomi paska krisis tahun 1998 pemerintah telah berupaya dengan berbagai cara untuk mengembalikan perekonomian pada kondisi normal. Berbagai langkah pemulihan antara lain: transisi demokrasi, pemisahan BI dari pemerintah dan parlemen, reformasi hukum, birokrasi, dan berbagai peraturan yang terkait dengan pemerintahan kesemuanya menuju arah baru. Termasuk desentralisasi atau pembagian sebagian kewenangan pemerintah pusat kepada daerah.

        Lembaga internasional dan lembaga donor bilateral juga ikut memainkan peran yang cukup signifikan dalam proses perubahan tersebut. Kehadiran mereka dalam proses pemulihan dalam wujud bantuan pinjaman/hibah luar negeri. Bahkan, paska krisis sebagian besar struktur anggaran kita terkait dengan pinjaman/hibah luar negeri.

        Pinjaman luar negeri perlu disesuaikan dengan kemampuan perekonomian nasional, karena dapat menimbulkan beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun-tahun berikutnya.

        Untuk itu diperlukan kecermatan dan kehati-hatian dalam pengelolaan pinjaman luar negeri, demikian diisyaratkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 2/2006. Sehingga hal ini dapat dimaklumi mengingat perkembangan APBN menunjukkan posisi pinjaman luar negeri yang berat.

        Dollar dalam serial penelitiannya menyatakan, bantuan luar negeri akan membawa manfaat yang besar jika dikelola dalam lingkungan dengan kebijakan yang baik, manajemen yang baik, dan lembaga yang juga baik. Selanjutnya, Wangwe (1997) dalam salah satu studinya menyatakan lemahnya mekanisme monitoring dan akuntabilitas pengelolaan utang luar negeri berakibat pada gagalnya pemenuhan terhadap komitmen pemanfaatan utang luar negeri[i].

Selama kurun waktu 1970 dan 1980an, fungsi evaluasi telah banyak dibicarakan dan akhirnya fungsi evaluasi tersebut dilembagakan ke dalam sistem kebijakan publik. Kebanyakan lembaga donor juga menganut hal yang sama untuk efektivitas bantuan mereka dengan membentuk unit evaluasi dalam struktur administratif mereka (Berlage and Stokke, 1992)[ii]. Terkait hal tersebut Pemerintah-pun sebenarnya bukannya tidak bertindak. Mereka telah menerbitkan berbagai instrumen, regulasi, dan infrastruktur untuk mendukung tatakelola pinjaman luar negeri ke arah yang lebih baik termasuk terhadap fungsi monitoring dan evaluasi... (selengkapnya silahkan unduh di link berikut: http://www.slideshare.net/umihanik/bunga-rampai-2-ykpn-monev-phln-antara-kebijakan-praktikdeklarasi-paris)

---

*) Telah dipublikasikan dalam Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, Edisi Ketiga Bab 21, hal. 231, April 2012, UPP STIM YKPN Yogyakarta

[1]   Spesialis Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Publik, Bekerja pada Bank Dunia (saat menulis)

[2] Professor dan Staf Pengajar pada Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi-Universitas Indonesia dan menjabat sebagai Sesditjen Perimbangan Keuangan pada Kementerian Keuangan

---

[i] Hal ini juga mengakibatkan turunnya kepercayaan dari lembaga donor dan mau tidak mau juga berakibat pada turunnya kredibilitas pemerintah di mata lembaga donor. Senada, Berlage and Stokke (1992) berpendapat bahwa kebanyakan lembaga donor juga menganut hal yang sama untuk efektivitas bantuan mereka dengan membentuk unit evaluasi dalam struktur administratif mereka.

[ii] Wangwe, Samuel M (1997; p.6): The Management Of Foreign Aid In Tanzania: Economic and Social Research Foundation (ESRF) Discussion Paper No. 15