Ilusi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan

-->

Sejak berakhirnya perang dunia kedua wacana dan berbagai literatur tentang perencanaan pembangunan cukup ramai diperbincangkan dan menjadi bahan yang tak kering untuk dikupas. Umumnya perbincangan berkutat seputar bagaimana perencanaan dapat diimplementasikan. Atau secara eksplisit bagaimana perencanaan dapat dilaksanakan sesuai dengan yang ditulis dan direncanakan oleh para perencana yang sudah capek-capek sampai rambut rontok demi menyusun dokumen perencanaan yang terbaik bagi negeri.

Telah menjadi isue lama juga, dan hal ini juga sudah dicoba dicarikan solusinya dalam berbagai diskursus mulai dari sambil minum es kelapa muda di pelataran masjid sunda kelapa, di kantin PJP Bappenas, Pujasera DPR, di lantai 13 BEJ, talang betutu, bahkan sampai seminar dan simposium di berbagai hotel berbintang, termasuk di berbagai daerah. Ini-pun baru tahap yang saya pernah ikut terlibat langsung, belum lagi yang dilakukan para senior planner dan para petinggi lainnya. Berbagai advisory dan tool yang paling sakti dan ampuh-pun telah dicoba, ya akhirnya kita hanya bisa pasrah dan menemukan satu kesepakatan dan kesimpulan menarik bahwa ‘konsistensi antara perencanaan dan realisasi pembangunan’ adalah memang bukan budaya asli kita. Kita butuh waktu agak panjang untuk dapat mengadopsi budaya asing ‘konsisten’ tersebut. Hehe, kurang lebih seperti itu kelakar untuk menggambarkan betapa susahnya untuk konsisten pada rencana dan realisasi.

Boleh sedikit berbesar hati karena ternyata Indonesia tidak sendirian, menurut referensi yang ada umumnya seluruh negara yang ada di dunia mengalami kendala yang sama utamanya negara-negara berkembang. Jangankan untuk lingkup negara yang cukup besar, untuk lingkup individu saja jika kita mau jujur seringkali kita tidak bisa konsisten dengan rencana-rencana yang sudah kita tetapkan, bahkan seringkali dan banyak yang hidup tanpa rencana yang jelas. Follow with the flow aja, mengalir seperti air, dan ikut kemana arah angin berhembus saja, toh takkan lari gunung dikejar, garam di laut asam di gunung ketemu juga di cobekan, apalagi jika kita hidup ditengah filosofi jawa yang sangat kental yang serba ‘nerimo ing pandum’, dan falsafah hidup lainnya dimana kita tidak banyak dituntut untuk berencana.

Arthur Lewis dan Albert Waterson setidaknya mengidentifikasi masalah ketidakkonsistenan dalam rencana dan realisasi ini disebabkan oleh enam hal utama yakni : 1) Seringkali dokumen rencana yang ada hanya menjadi komoditas politik yang utopis; 2) Tidak mendapatkan dukungan politik dan kurangnya kestabilan politik; 3) Minimnya koordinasi antar stakeholder pembangunan; 4) Kurang dukungan data statistik dan informasi yang komprehensif untuk mendukung perencanan yang ideal tapi realistis; 5) Lemahnya kapasitas SDM yang ada; dan 6) Administrasi pemerintahan yang belum tertata dengan baik.

Para ahli-pun yang telah mempelajari berbagai contoh dan best practise yang ada, agak sulit untuk dapat merumuskan formula yang mujarab untuk mengatasi persoalan di atas. Akhirnya para ahli hanya banyak berfokus pada teori-teori dan prinsip perencanaan dibanding pada aspek praktiknya. Ya wajar juga, para ahli toh juga manusia yang punya keterbatasan. Tapi paling tidak definisi perencanaan yang dirumuskan oleh Albert Waterston dapat saya jadikan pegangan. Dia menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan adalah melihat ke depan mengambil pilihan berbagai alternatif dari kegiatan untuk mencapai tujuan masa depan tersebut dengan terus mengikuti agar supaya pelaksanaannya tidak menyimpang dari tujuan.

Keyword-nya adalah “terus mengikuti supaya pelaksanaannya tidak menyimpang”, dalam bayangan saya ini sudah masuk kepada wilayah monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan untuk selanjutnya saya sebut monev. Jadi solusi konsistensi ini terletak pada optimalnya peran monev. Namun demikian sebelum kita bicara lebih jauh tentang monev, sebagai informasi saja desain monev yang ada saat ini dengan berbagai regulasinya harus kita akui tak kalah ruwetnya dengan benang kusut, butuh waktu dan tenaga ekstra tersendiri untuk mengurainya. Namun dalam mimpi atau ilusi saya siang tadi, tampaknya dua masalah tersebut dapat begitu mudahnya diselesaikan. Bagaimana caranya?

Dulu pada saat pemerintahan Gus Dur beredar rumor akan dibentuk dewan perencanaan nasional untuk menggantikan Bappenas. Kecanggihan intelektual Gus Dur yang pada saat itu belum bisa ditangkap secara harafiah, dianggap sebagai keputusan yang absurd dan ngawur karena hanya mengandalkan bisikan-bisikan murahan. Peran Bappenas yang banyak dipertanyakan, tidak dianggap sebagai signal. Berlanjut hingga berlangsungnya reformasi anggaran (UU 17/2003). Bappenas limbung dan kebingungan. Daerah tambah bingung lagi. Akhirnya Bappenas diselamatkan oleh UU 25/2004. Inipun belum selesai karena pengaturan atau kesepahaman tentang pembagian peranan atau koordinasi perencanaan daerah dengan pusat juga masih belum tuntas. Belum lagi perdebatan dan pertentangan tentang peranan Bappenas paska era desentralisasi.

Nah, dalam mimpi saya siang tadi mengisyaratkan Bappenas dengan gagah beraninya mereformasi struktur dan organisasinya secara total dengan pendekatan ke-desentralisasi-an atau tepatnya perencanaan berbasis kewilayahan. Maksudnya begini, struktur organisasi didesain terinci berdasarkan kewilayahan. Misalkan untuk Unit Kerja Eselon (UKE) I akan ada tiga yakni mencakup : 1) Kedeputian Bidang Perencanaan Pembangunan Wilayah Indonesia Timur; 2) Wilayah Indonesia Tengah; dan 3) Wilayah Indonesia Barat. Adapun UKE II-nya akan fokus pada propinsi di wilayah tersebut, demikian seterusnya diikuti oleh Kasubdit yang akan mengkoordinasi beberapa kabupaten, sedangkan staf akan fokus pada penanganan satu kabupaten. Tupoksi yang melekat di tiap2 UKE adalah mulai dari aspek perencanaan, penganggaran, strategi pembiayaan, administrasi pembangunan, pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, infrastruktur, penanggulangan kemiskinan, pertahanan keamanan, agama dan kebudayaan, dll sampai dengan monevnya. Nah monev disini difungsikan juga sebagai instrumen untuk mengawal konsistensi antara rencana kegiatan, rencana anggaran, dan realisasi kegiatan, serta realisasi anggaran baik secara vertikal yakni inline dengan dokumen rencana di atasnya maupun secara horizontal.

Staf perencana hanya akan fokus untuk menangani satu kabupaten saja. Dalam menjalankan pekerjaannya atau tupoksinya kitab wajib pegangan dia adalah RPJMN, RKP, RPJMD, RKPD, RTRWN, RTRWD, RKAPD, Renja K/L, RKAK/L, dll pokoknya seluruh dokumen rencana dan anggaran pembangunan yang ada di pusat, kementerian/lembaga, dan daerah. Staf harus menguasai betul karakter wilayah kabupaten yang menjadi tanggungjawab dia. Untuk menjaga konsistensi rencana dan realisasi anggaran serta menjamin tercapainya target pembangunan pusat dan daerah, secara berkala Bappenas mengadakan trilateral meeting dengan melibatkan daerah/kabupaten (yang menjadi tanggungjawabnya) dan sektor atau K/L terkait. Staf tersebut juga akan menjadi penghubung antara kabupaten dengan stakeholder pembangunan di pusat, selain itu staf juga bertanggungjawab untuk memberikan bimbingan teknis dan capacity building terhadap sumberdaya di daerah secara kontinyu. Jadi di Bappenas nanti akan ada desk-desk khusus wilayah, propinsi, dan kabupaten dengan isue lintas sektor. Hal ini juga berlaku sama ketika dalam proses penyusunan rencana pembangunan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Hajat besar tahunan Bappenas - Musrenbangnas - baru saja berlalu, outputnya jelas RKP atau Rencana Kerja Pembangunan pemerintah untuk tahun 2010. Demikian juga dengan Nota Keuangan RAPBN 2010 juga tengah digodog. Apa isinya? Mungkin saja tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tapi pertanyaan yang utama adalah apakah semua rencana yang ada akan terealisasi? Apakah rencana-rencana tersebut akan dapat dilaksanakan secara optimal? Ataukah rencana-rencana yang disusun oleh resources yang cukup dengan effortPlease feel free. yang besar tersebut akan berhenti pada tataran ilusi? Jujur saya tidak tahu, mungkin mimpi saya adalah petunjuk. Memang saya belum sempat mencari referensi dan teori yang memadai untuk mendukung ‘kebenaran’ mimpi saya tersebut. Jika ada yang punya barangkali berkenan untuk berbagi?

Akhirnya, semoga saja pemikiran yang muncul dari mimpi ini tidak sekedar menjadi ilusi. Desain yang lebih detail saya masih belum sempat pikirkan, tapi paling tidak ini telah menginspirasi saya untuk studi pendalaman di program doktoral nanti, tadinya sih saya pengennya cuman fokus di public budgeting tapi kayanya mimpi saya lebih menarik. Hehe, boleh kan bercita-cita? Setidaknya sumbangsih pemikiran saya buat optimalnya pembangunan bangsa ini tidak berhenti hanya di tataran ilusi. Semoga berkenan dan terima kasih telah bersedia meluangkan waktu untuk membaca mimpi-mimpi dan ilusi saya.